Fokus Pembangunan Pendidikan 2024: Perluasan Wajib Belajar dan Bantuan Pendidikan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, udah menyerahkan Daftar situs slot jepang Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada semua menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan berikut dilaksanakan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11). Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di dalam pidatonya, bahwa suasana global selagi ini penuh dengan ketidakpastian. “Dampak pergantian iklim jadi nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga saya idamkan mengingatkan kepada kami semua untuk terus waspada.”

Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan beberapa perihal tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang udah diberikan harus digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Tak lupa, selalu utamakan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan sesegera mungkin, menjadi Januari 2024 mendatang. Terakhir, selalu antisipasi ketidakpastian, pemerintah harus lincah di dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah duwit rakyat. Sehingga kami harus fokus terhadap hasil dan memberi fungsi secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo disaat memberi wejangan tentang pelaksanaan APBN 2024.

APBN 2024 dirancang bisa bertahan hadapi dinamika gejolak ekonomi global, dengan fokus terhadap lima bidang prioritas, yakni 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber kekuatan manusia (SDM) yang berdaya saing dan bisa beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi proses kesehatan; serta 3) prioritas bidang perlindungan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan terhitung kemiskinan esktrem, membangun SDM di dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan.

Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan di dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan kekuatan saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk tahun 2024, obyek pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini dapat dicapai lewat optimalisasi dan melindungi iklim investasi di sedang ketidakpastian global.

“Belanja pemerintah pusat dapat diarahkan untuk perbaikan mutu SDM yang dapat memakan memadai besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 bertujuan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara,” ucap Menkeu.

Di segi lain, TKD yang dialokasikan terhadap tahun ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berlangsung kenaikan 5,3 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini jadi usaha untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

“2024 adalah tahun paling akhir pemerintahan di periode ini, saya ingin anggaran yang diberikan bisa dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang udah direncanakan namun belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang dapat datang,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Digitalisasi Pengesahan DIPA

Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 dilaksanakan lewat proses digitalisasi. Mulai dari rencana anggaran hingga penandatanganan dilaksanakan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dokumen anggaran sebelum akan digitalisasi ikuti 12 step yang sangat rumit. Saat ini hanya 4 step dan manfaatkan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik dapat tersertifikasi dan jadi keliru satu usaha dari segi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan terhadap mereka yang punya otoritas anggaran. Upaya menanggung faktor keamanan Info yang menanggung Info tidak bisa disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber kekuatan terhitung dapat menanggung keamanan information dan informasi. Hal berikut bersamaan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 berkenaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hal tersebut, menurut Menkeu, dikehendaki bisa meningkatkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan pemanfaatan kertas, mewujudkan green budgeting, serta meningkatkan keamanan dokumen dan data.

Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek

Terkait membeli prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang dapat diprioritaskan untuk program-program perluasan harus studi dan perlindungan pendidikan, di dalam rangka mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terhadap kesempatan lantas di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 mengemukakan rasa menerima kasih atas dukungan-dukungan Presiden sepanjang ini di dalam bidang pendidikan, terutama tentang kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar.

Berikut adalah obyek dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di tahun 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa dengan alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu, usaha peningkatan kompetensi guru dilaksanakan lewat program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun dengan rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun.

Pada tahun 2024 pemerintah terhitung mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun dengan rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan berikut udah memperhitungkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 persen terhadap tahun 2024.

Kemudian, di dalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pemenuhan layanan prasarana pendidikan diwujudkan lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan layanan prasarana di 12.626 satuan pendidikan semua Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.