Landasan Sosiologis Antropologis Pengajaran Sekolah Dasar

Landasan Pengajaran Sekolah Dasar dari sudut pandang sosiologis-antropologis. Cara pandang sosiologis-antropologis atau sosio-antropologis adalah sistem mengamati pengajaran dasar dari fungsi progres pengajaran dasar dalam progres sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dan progres enkulturasi atau pewarisan skor dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks pembudayaan. Pertanyaan pokok dalam kedua progres hal yang demikian adalah bagaimana pengajaran dasar meletakkan dasar dan mengoptimalkan secara kontekstual sikap sosial dan skor-skor kebudayaan untuk kepentingan peserta didik dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan? Melainkan demikian dalam pembahasannya kita akan mengamati pengajaran dasar itu secara utuh, tak secara ketat memisah-misahkan sistem pandang itu.

Diperhatikan secara sosiologis dan antropologis masyarakat dan bangsa Indonesia sangatlah heterogen dalam segala aspeknya. Oleh karena itu, meskipun kita secara konstitusional menganut konsepsi satu sistem pengajaran nasional, instrumentasi atau pengelolaan sistem pengajaran itu tidaklah mungkin dilaksanakan secara homogen penuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia mempunyai fenomena yang bersifat pluralistik atau berbhinneka namun terikat oleh janji satu kesatuan tanah air, kebangsaan, dan bahasa persatuan. Itulah motivasi Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi seloka kehidupan kita dan motivasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Situasi itu yang adalah suatu conditio sine quanon atau kenyataan yang adalah keniscayaan yang secara nyata akan mempengaruhi link spaceman praksis atau kehidupan nyata pengajaran nasional kita, termasuk pengajaran Sekolah Dasar. Oleh karena itu, sistem pengajaran nasional kita menganut prinsip diversifikasi dalam pengembangan kurikulumnya, sebagai bentuk perwujudan kelenturan atau fleksibilitas dan adaptabilitas sistem pengajaran kepada situasi sosiologis dan antropologis Indonesia. Contohnya, Kurikulum tingkat satuan pengajaran (KTSP) masing-masing Sekolah Dasar di bermacam-macam daerah di segala tanah air dapat mengakomodasikan keunikan lingkungannya (perkotaan, perdesaan pertanian, perdesaan pantai dan sebagainya) dengan konsisten mengacu pada standar nasional pengajaran.

Secara sosiologis Indonesia adalah masyarakat agraris dan maritim yang secara terus-menerus mengalami transformasi menjadi masyarakat modern dengan sistem memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Secara sosio-politik bangsa Indonesia adalah sebuah negara kebangsaan atau nation state yang disokong oleh masyarakat majemuk multietnis, multiras, multi pengalaman sejarah yang bersatu dalam tata kehidupan masyarakat negara, dari sebuah negara kesatuan atau unitary state dan bukan sebuah negara serikat atau federal state. Cara ini mengandung makna bahwa masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia adalah sebuah entitas sosial yang menjadi satu kesatuan utuh karena elemen kontrak sosial dan janji sosial, sebagaimana hal itu termaktub dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Inti dari segala kontrak dan janji sosial hal yang demikian itu adalah bahwa bangsa Indonesia adalah satu namun plural yang bersatu dalam wadah NKRI untuk menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, keutuhannya sepatutnya senantiasa dijaga dan dipelihara oleh segala komponen masyarakat, bangsa, dan Negara.

Implikasi dari karakteristik sosiologis dan sosial-politis masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia adalah perlu dibangunnya satu sistem pengajaran nasional yang diselenggarakan dengan memakai politik pengajaran nasional yang terdesentralisasi. Dengan politik desentralisasi pengajaran, kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan sistem pengajaran nasional terbagi ke dalam kewenangan pemerintah sentra dan pemerintah daerah. pengajaran nasional yang berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 seputar Sisdiknas lebih bersifat sentralistik, sekarang dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 seputar Sisdiknas secara fundamental berubah menjadi sebuah sistem pengajaran yang lebih desentralistik. Alasan-alasan perubahan yang sungguh-sungguh mendasar dan pokok-pokok desentralisasi pengajaran hal yang demikian dapat kita pahami dari Penjelasan UU 20 tahun 2003 seputar Sisdiknas sebagai berikut.