Nalar Institute Nilai Besarnya Anggaran Pendidikan di Era Jokowi Belum Beri Dampak Signifikan

Nalar Institute Nilai Besarnya Anggaran Pendidikan di Era Jokowi Belum Beri Dampak Signifikan

Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah Rasunnah memaparkan kajiannya ihwal kebijakan perlindungan sosial di jaman Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya soal hasil dari besarnya anggaran yang digelontorkan untuk sektor pendidikan.

Ani menilai pemanfaatan anggaran sebesar 20 prosen dari anggaran penghasilan dan membeli negara (APBN) belum berdampak pada peningkatan mutu pendidikan Indonesia. “Kita tahu skor PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional) Indonesia cenderung di bawah rata-rata negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation plus Development),” ujarnya didalam diskusi Outlook Perlindungan Sosial 2024 yang diselenggarakan Tempo di Jakarta pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Pada 2000 skor PISA Indonesia didalam bidang membaca adalah 371. Angka ini turun signifikan pada 2022 jadi 359. Hal yang sama juga berlangsung pada skor bidang sains yang turun dari angka 393 pada 2005 jadi 383 pada 2021. Di sisi lain, ia mengungkap tingkat pengangguran paling banyak berdasarkan jenjang pendidikan adalah di tingkat SMK. Pada 2022, tercatat tingkat pengangguran lulusan SMK mencapai 9,42 persen.

Selain itu, lulusan S1 tercatat lebih banyak yang menganggur daripada lulusan D3. Nalar Institute mencatat tingkat pengangguran lulusan S1 pada 2022 mencapai 4,22 persen. Sedangkan lulusan D3 sebesar 3,59 persen. “Bahkan di lebih dari satu th. belakangan, S1 itu lebih banyak menganggur daripada jenjang SMP,” ucap Ani.  Di Indonesia, jumlah pekerja informal juga tetap lebih banyak dibandingkan pekerja formal. Pekerja informal ini juga rentan mengalami eksploitasi sebab minim regulasi untuk kesejahteraan pekerja informal di Tanah Air.

Kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem itu juga berkorelasi erat bersama tingkat pendidikan. Ani menggarisbawahi pemerintah pun tidak sukses untuk mencapai targetnya yaitu kemiskinan ekstrem 0 prosen pada 2024.  Padahal, ujar Ani, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk sektor pendidikan sangat besar. Alokasi anggaran program pendidikan yang paling besar adalah Kartu Prakerja. Sejak 2019 sampai 2023, dana yang untuk program Kartu Prakerja meraih 51,8 triliun.

Baca Juga: https://bieberisright.org/10-top-universitas-dunia-terbaik-dengan-beasiswa-penuh/

Ani menjelaskan program Kartu Prakerja ini berada di dua sektor, yaitu di pendidikan dan ketenagakerjaan. Pasalnya, program berikut menyasar mahasiswa yang baru lulus kuliah itu sehingga sanggup wirausaha atau pelatihan wirausaha. Ditambah anggaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka yang meraih Rp 21,1 triliun dan Program Indonesia Pintar sebesar Rp 48 triliun terhadap periode yang sama. Namun, Nalar Institute pun menilai program-program berikut belum berhasil perlihatkan pengaruh yang penting terhadap sektor pendidikan Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Humas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Azis Purwanto perlihatkan dapat menjadikan hasil kajian berikut untuk perbaikan di masa yang dapat datang. Sementara itu, ia berujar sampai selagi ini PIP maupun program KPI tetap dapat tetap berjalan. Ihwal pengaruh dari program-program tersebut, Azis menjelaskan KIP Kampus Merdeka banyak berdampak di dalam kurangi masa menanti lulusan perguruan tinggi untuk beroleh pekerjaan. Berdasarkan survei yang dijalankan Kemendikbudristek, tuturnya, pendapatan yang diterima pun relatif lebih tinggi.

Menurutnya, program KIP Kampus Merdeka telah memberikan mahasiswa kemerdekaan atau keleluasaan untuk belajar. Tidak cuma di di dalam program studinya, namun mahasiswa terhitung sanggup memperluas ilmunya dengan mengambil alih mata kuliah di program studi lain. Ditambah peluang pertukaran mahasiswa dan proses magang untuk menambah pengalaman mahasiswa.