Pendidikan Dipungut: Amanat Undang-Undang yang Masih Jadi Angan-Angan

Mimpi pendidikan gratis belum terwujud hingga ketika ini, karena pemerintah lebih bersuka cita membuang uang untuk perjalanan dinas dan pembicaraan, dibanding mengongkosi rakyatnya sekolah.

Seorang siswa di SMKN I Katibung, Lampung, berinisial ADA, terpaksa stop sekolah pekan ini. Guru di sekolah itu merundung, dengan menyebutnya sebagai parasit, karena orang tua ADA tak cakap membayar biaya sekolah.

Apa yang dialami oleh ADA hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang terus berulang, di mana rakyat miskin tak cakap merasakan haknya di bidang pendidikan.

Pejabat Direktorat Korsup Kawasan III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Raden Roro Suryawulan, mempunyai cerita serupa yang membuktikan buruknya keadaan pendidikan bagi para siswa yang mengalami kesulitan ekonomi.

Di Muaro Jambi, ada sebagian siswa yang diduga dipaksa untuk mencontoh ujian semester ganjil di luar kelas, karena gara-gara tak membayar iuran, tak membayar pungutan-pungutan. Masa ujian semesteran seperti itu wajib diluar,” kata Wulan, dalam pembicaraan berhubungan pungutan sekolah, yang link sbobet88 diselenggarakan Kantor Perwakilan Ombudsman DI Yogyakarta, pada Rabu (22/2).

Kisah siswa yang tak boleh sekolah, tak mendapatkan ijazah, diperlakukan tak adil di sekolah, hingga putus sekolah karena tak cakap membayar biaya, menjadi kisah klasik yang terus terulang di beragam tempat di Indonesia.

Padahal, pendidikan menjadi tanggung jawab negara layak UUD 1945. Selain itu, pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 seputar Metode Pendidikan Nasional menentukan, pemerintah dan pemerintah tempat menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada tingkatan pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Sementara dalam Undang-undang Pemerintah 18/2022, pasal 80 dan 81 menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah tempat membiayai pendidikan dengan jatah anggaran 20 persen dari APBN atau APBD.

Kota Pendidikan Tidak Mampu

Yogyakarta yang memproklamirkan diri sebagai kota pendidikan, terbukti juga tak cakap memenuhi keharusan menyelenggarakan wajib belajar tanpa biaya. Dalam praktiknya, sekolah negeri memang tak mewajibkan orang tua membayar biaya pendidikan. Namun, sekolah membuka sejumlah trek pungutan yang disebut sebagai donasi orang tua.

R Suci Rohmadi, pejabat di Dinas Pendidikan dan Olahraga, provinsi DI Yogyakarta menyebut, pihaknya sudah menentukan biaya operasional satuan pendidikan melalui keputusan gubernur. Tarif ini bisa disebut sebagai unit cost atau biaya yang dibutuhkan seorang siswa selama satu tahun ketika mengenyam pendidikan.

Rohmadi merinci, unit cost untuk siswa SMK Teknik adalah Rp5,5 juta, SMK non Teknik Rp5,1 juta, SMA IPA Rp4,9 juta dan SMA IPS Rp4,8 juta. Dari sejumlah itu, dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat cuma sekitar Rp 1,6 untuk SMK dan Rp1,5 untuk SMA.

“Di APBD sekolah negeri, kita tahun ini cuma cakap untuk SMA negeri kita memberikan Rp1,5 juta, kemudian untuk SMK Rp2 juta per si kecil,” kata Rohmadi.

Gabungan dana BOS dan jatah APBD yang cuma berjumlah sekitar Rp3,5 juta untuk masing-masing siswa, masih belum cukup untuk menutupi seluruh jumlah biaya yang dibutuhkan. Kekurangan tersebut, kata Rohmadi, bisa datang dari pihak orang tua. Jika dihitung tiap bulan, orang tua siswa wajib membayar dalam bentang antara Rp120 ribu hingga Rp150 ribu tergantung macam sekolahnya.

KPK: Kurangi Rapat

Namun, KPK meragukan ketidakmampuan tempat untuk membiayai sektor pendidikan. Raden Roro Suryawulan mengingatkan, presiden hingga menteri PAN RB sudah mengingatkan soal penerapan anggaran yang dinilai tak ideal.

“Ini seumpama, perjalanan dinas dari Pemda agak dikurangi, dihemat, terus kemudian biaya rapat-rapat, biaya pertemuan-pertemuan, terus untuk FGD-FGD sebaiknya kalau yang tak perlu, bisa dihemat,” kata Wulan.

Bidang Penindakan KPK kemudian memberi anjuran, dana-dana yang bisa dihemat dari pos pengeluaran yang tak perlu itu, bisa dialihkan ke sektor pendidikan. Padahal regulasi menyebut, bahwa pemerintah mengalokasikan 20 anggaran untuk pendidikan, tetapi itu adalah angka minimal. Artinya, jatah bisa melebihi jumlah itu.

KPK juga mengingatkan supaya tempat tak menyusun regulasi lokal berhubungan donasi pendidikan. Provinsi Jawa Barat, yang sudah mempunyai regulasi semacam ini, terbukti justru mengalami banyak kasus penyelewengan.

“Sebab yang dimaksud donasi, mereka tak terlalu memahaminya. Donasi, bantuan, pungutan, tak bisa membedakan. Segala diratakan, pokoknya kalau tak membayar, mereka (siswa-red) tak boleh mendapatkan hak-haknya,” beber Wulan.